Home / Berita Umum / ASN Pasuruan Merasa Jadi Korban Mutasi Dan Merasa Dirugikan

ASN Pasuruan Merasa Jadi Korban Mutasi Dan Merasa Dirugikan

ASN Pasuruan Merasa Jadi Korban Mutasi Dan Merasa Dirugikan – ASN Pemkot Pasuruan tuntut Plt Wali Kota. Kepala Seksi Media serta Prasarana Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan, Khusnul Khotimah, mengakui berubah menjadi korban proses mutasi yg dianggap menyimpang peraturan serta sarat keperluan politik.

Dia rasakan dirugikan sampai menentukan melayangkan surat keberatan serta siap bawa perkara itu ke ranah hukum.

” Saya sesungguhnya tidak jadi masalah dengan urutan jabatan, lantaran ASN mesti siap di tempatkan dimana saja. Namun ini soal keadilan serta tata urus organisasi. Proses ini saya menempuh biar tidaklah ada Khusnul-Khusnul lainnya. Biar dalam proses mutasi, Baperjakat memiliki fungsi, ” kata Khusnul terhadap wartawan, Minggu (14/7/2019) .

Khusnul memperjelas, sebelum menduduki urutan yg saat ini, dia sebagai Lurah Sebani. Pada mutasi yg dilakukan pada 29 April lalu, dia di tempatkan di urutan baru jadi Lurah Panggungrejo. Akan tetapi proses mutasi dimentahkan lantaran pemkot didapati tak punyai rujukan dari Pemprov Ja-tim serta gak punyai izin dari Kemendagri. Pemkot setelah itu melaksanakan mutasi kembali pada 16 Mei, seusai penuhi proses serta syarat-syarat.

” Kala mutasi ke dua pada 16 Mei, urutan saya berpindah berubah menjadi Kasi Sarpras Kecamatan Bugulkidul. Saya begitu terkejut. Wong pelantikan saya jadi Lurah Panggungrejo dalam pelantikan awal mulanya belum digagalkan dengan cara sah, ” jelasnya.

Tidak hanya itu, Khusnul rasakan tidak-pas lantaran dari segi kepangkatan, dia seyogyanya gak menduduki urutan Kasi Sarpras Kecamatan.

” Sekcam saya dibawah saya pangkatnya III/d, saya IV/a. Sama seperti camat cuma beda saat pekerjaan. Substitusi urutan saya jadi Lurah di Panggung itu Pak Hermanto, pangkatnya III/c, ” jelasnya.

Khusnul pun mengira ada tarik-menarik keperluan politik dalam mutasi. ” Herman itu, yg menduduki urutan yg selayaknya saya menduduki di mutasi pertama (yg digagalkan) itu saudara iparnya Ketua DPRD. Ia pun menelpon saya sebelum mutasi, memberi kabar bila ia bakal menduduki urutan Lurah Panggungrejo. Ini nampaknya ada konspirasi politik. Namun untuk saya silahkan keperluan politik, namun jangan korbankan ASN, ” keluhnya.

Rasakan diperlakukan gak adil, Khusnul mengakui udah melaksanakan konfirmasi ke Baperjakat. Dia pun melaksanakan konfirmasi ke BKD. Akan tetapi dia mengakui gak dapatkan jawaban menyenangkan.

” Saya konfirmasi ke Baperjakat, Pak Sekda menyebutkan ‘mohon maaf saya memang diberitahu bila ada mutasi namun soal peletakan serta pergesekan saya tak dibawa omong’. Nah bermakna manfaat Baperjakat gak ada, ” jelasnya.

ASN yg pernah juga menduduki urutan di DLH, hinga Dinas PU ini menjelaskan apabila basic peletakan lantaran prestasi, Khusnul siap diperbandingkan. ” Saya awal mulanya dikasih pekerjaan penambahan, tidak cuman Lurah Sebani definitif, pun Plt Lurah Gentong. Apa yang dimaksud gak dikira prestasi, ” jelasnya.

Kuasa Hukum Khusnul Khotimah, Suryono Pane mengemukakan faksinya udah melayangkan surat keberatan pada Plt Wali Kota Raharto Teno Prasetyo pada Jumat (12/7) . Apabila saat 10 hari kerja gak memperoleh jawaban, faksinya bakal bawa ke PTUN.

” Dari dokumen yg kita bisa serta kita bahas, mulai mutasi 29 April ataupun 16 Mei, tampak tata urus organisasi Pemkot Pasuruan carut marut, lebih baik dari (organisasi) takmir masjid, ” kata Suryono.

Dia pun mengakui tengah memahami dukumen yg ada. Dapat saja ada bagian pidana dalam mutasi itu.

” Tengah kita bahas di antara mutasi pertama yg ilegal, yg belumlah ada izin dari Kemendagri dengan mutasi ke dua, apa urutan konsumen saya ini berganti atau mungkin tidak, yg mulainya jadi Lurah Panggungrejo ke Kasi Sarpras. Kita tengah mengusahakan dapatkan surat dari kemendagri itu, ” jelasnya.

Sekadar kabar, sejumlah 146 petinggi struktural serta fungsional Pemkot Pasuruan dilantik pada 29 April. Akan tetapi, proses ini dimentahkan lantaran Pemkot kala itu gak punyai rujukan dari Pemprov Ja-tim serta gak punyai izin dari Kemendagri.

Proses pelantikan setelah itu ulangi pada 16 Mei 2019. Plt Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo, kala itu menuturkan, apabila pelantikan kembali udah penuhi tata trik serta proses yg ditetapkan.

About penulis77